PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2014
JAKARTA--Terbitnya Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 7 Tahun 2012 yang memberlakukan larangan ekspor bahan tambang mentah mulai Mei 2012, mengancam aktifitas perusahaan pertambangan mineral skala kecil dan menengah di seluruh Indonesia. Polemik dibalik "Peraturan Menteri ESDM no. 7 tahun 2012 ... Mar 14, 2012 · “Permen ini bertentangan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi. Kami minta pasal-pasal yang bermasalah dicabut dalam waktu 3 hari kerja,” ujarnya dalam acara “Bedah Permen ESDM No.7 Tahun 2012”, hari ini. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
26 Feb 2015 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara [UU Bahkan, Peraturan Menteri ESDM baru dikeluarkan dua tahun kemudian yaitu pada tanggal 6 Februari 2012. 7 Tahun 2012 yang di dalamnya mengatur kadar kemurnian ini Pada awal tahun 2014, menjelang pemberlakuan larangan ekspor 27 Feb 2014 Nomor 6 Tahun 2014 sebagai pengganti Permen ESDM Nomor 18 BBM Tertentu tertanggal 7 Februari 2012 menyebutkan, hanya kapal 30 Okt 2017 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014;; Peraturan Menteri Energi dan Mekanisme partisipasi publik sesuai dengan Permen ESDM No. 79 Tahun 2014 memuat sasaran penyediaan dan pemanfaatan energi primer 7. Mekanisme Partisipasi Publik. Tidak dijelaskan secara khusus bagaimana publik dapat MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK ... NOMOR: 07 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DENGAN RAHMAT TUHAN TANG MAHA ESA MENTER! ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang Mengingat bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9, Pasal 12, Pasal 15,Pasal 18,Pasal28, …
18 Okt 2011 Batubara. Pencabutan. PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL. REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 7 TAHUN 2014. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014. PELAKSANAAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG PADA KEGIATAN USAHA (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor. 221);. 8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015. Organisasi Kementerian Negara (Lembaran. PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2014 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2014 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang. Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara
Pemerintah Sosialisasikan Peraturan Baru Bidang ... - ESDM Selain itu workshop juga membahas lebih mendalam 3 (tiga) Peraturan Menteri (Permen) bidang panas bumi, dimana 2 diantaranya baru saja ditandatangani oleh Menteri ESDM yaitu Permen Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Limbah Lumpur Bor dan Serbuk Bor Pada Pengeboran Panas Bumi, Permen ESDM Nomor 23 Tahun 2017 tentang Rekonsiliasi, Penyetoran 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang - ESDM Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara Penetapan Tarif Tenaga Listrik; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018 - Katigaku.top Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Ignasius Jonan, mengeluarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara pada 3 Mei 2018 lalu. Permen ESDM nomor 26 Tahun 2018 terdiri dari 9 Bab yang mengatur berbagai macam hal terkait dengan pertambangan. Permen ESDM Nomor 33 Tahun 2014 - Scribd
Menimbang - ESDM
